Blog

Apa itu SLO (Sertifikat Laik Operasi) & Mengapa diperlukan SLO PLN?

Pertanggal 1 Januari 2017, PLN menetapkan tidak akan melakukan penyambungan listrik bila pelanggan baru tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi atau biasa disingkat SLO. Sebagian besar masyarakat memang mengeluhkan adanya peraturan ini. Selain karena ini berarti adanya biaya tambahan yang harus menjadi beban pelanggan baru, tidak semua orang mengerti cara mengurus SLO PLN ini.

Aturan baru dari PLN ini adalah akibat terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XII/2015 pada tanggal 22 September 2015 lalu. Adapun isi keputusan ini adalah bila PLN tetap mengalirkan listrik ke pengguna yang tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), maka PLN harus bertanggung jawab atas dampak kerugian yang mungkin muncul. Sebenarnya PLN sudah melakukan sosialisasi mengenai perlunya terbit SLO sebelum bisa dialiri listrik semenjak 1 Januari 2016 lalu. Namun baru per 1 Januari 2017 PLN menegaskan tidak akan menyambung listrik ke bangunan yang tidak memiliki SLO.

Sebenarnya tujuan PLN menerapkan aturan setiap penyambungan baru harus disertai dengan adanya SLO bukanlah tanpa alasan. Sertifikat Laik Operasi akan menjadi bukti bagi PLN bahwa suatu instalasi listrik yang diajukan sudah laik untuk diberikan tegangan listrik. Bila suatu instalasi listrik belum dinyatakan laik operasi namun sudah diberikan tegangan, maka akan muncul potensi terjadinya kecelakaan atau kebakaran. Yang pada akhirnya akan merugikan dari segi materil dan imaterial, dan PLN lah yang akan disalahkan atas kejadian tersebut.

 

Apa sebenarnya SLO PLN?

Setifikat Laik Operasi adalah suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang telah ditunjuk Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kelaikan operasi terhadap instalasi listrik yang sudah terpasang di bangunan pemohon pemasangan listrik baru. Untuk mendapatkan SLO PLN, pertama-tama Lembaga Inspeksi Teknik yang telah ditunjuk Pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan pengujian. Dengan dilakukannya pemeriksaan ini, menghindarkan terjadinya pemasangan instalasi listrik oleh pihak-pihak yang tidak kompeten. Apabila hasil pemeriksaan menunjukan hasil laik, maka sertifikat akan dterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik tersebut.

Saat ini ada 5 Lembaga Inspeksi Teknik yang telah diberi kewewenangan oleh Kementrian ESDM untuk melakukan pemeriksaan kelaikan terhadap instalasi listrik bertegangan rendah (220 volt dan 380 volt), antara lain:

  1. Konsuil
  2. PPILN (PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional)
  3. Jaserindo
  4. Serkolinas
  5. Jasa Kelistrikan Indonesia

Kelima Lembaga Inspeksi Teknik inilah yang akan menjebatani aspek legal antara pelanggan listrik dan PLN selaku penyedia listrik. Tarif pemeriksaan instalasi pun diatur oleh Pemerintah, masyarakat dapat memeriksa berapa tarif yang harus dikeluarkan mereka untuk melakukan inspeksi kelaikan instalasi listrik bangunanan baru mereka. Tarif yang dibebankan tidaklah terlalu tinggi, hanya seharga  Rp. 40.000 untuk daya tersambung sampai dengan 450 VA, dan untuk  1300 VA dikenakan tarif Rp 95.000.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *